Presiden SBY Kunjungi Trenggalek

Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono, didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, singgah di Pendapa Agung Kabupaten Trenggalek, Rabu 31 Maret 2010, dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Jawa Timur. Nampak pula dalam rombongan ini Menkopolhukam, Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, SH., M.Hum.

Pada kesempatan ini Presiden SBY, sempat melihat berbagai specimen hasil tambang yang ada di Kabupaten Trenggalek, seperti: batu marmer hitam, marmer hijau, andesit dan lain sebagainya.

Presiden SBY beserta rombongan tiba di Trenggalek sekitar pukul 12.00 WIB, yang kemudian beramah-tamah dengan Muspida dan para pejabat publik Kabupaten Trenggalek bertempat di Paringgitan Pendapa selama hampir satu jam lamanya.

Sebelum Presiden SBY bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Pacitan, Bupati Trenggalek H. Soeharto menyerahkan cinderamata berupa keris kepada Presiden.(#)(mh)

Read More

PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI BENCANA GEOLOGI DI KABUPATEN TRENGGALEK

Pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi Badan Geologi Kementerian Sumber Daya Mineral RI, melaksanakan Workshop Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Geologi Kabupaten Trenggalek, bertempat di Hotel Hayam Wuruk Trenggalek. Workshop yang rencananya berlangsung selama empat hari mulai 29 Maret hingga 1 April 2010 ini dibuka oleh Wakil Bupati Trenggalek, Mahsun Ismail, S.Ag.,MM., dan diikuti oleh SKPD terkait, perwakilan dari Kecamatan dan Puskesmas se-Kabupaten Trenggalek, Basarnas, Tagana, Pramuka, Orari serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

Wakil Bupati Trenggalek, Mahsun Ismail, S.Ag., MM. dalam sambutannya menyampaikan bahwa 2/3 bagian wilayah Kabupaten Trenggalek secara geografis dan geologis terdiri dari pegunungan yang rentan dengan gerakan tanah tingkat menengah hingga tinggi, dimana wilayah tersebut banyak warga yang menjadikannya sebagai lahan tempat tinggal. Sehingga pada musim hujan dengan curah hujan yang tinggi dapat memungkinkan terjadinya bencana longsor maupun banjir.

Ditambah lagi beberapa tahun belakangan ini, sejak era reformasi sering terjadi penjarahan dan penebangan kayu hutan yang menyebabkan bencana longsor dan banjir hampir terjadi rutin setiap tahunnya, lanjut Wakil Bupati Trenggalek.

Mahsun Ismail, S.Ag., MM., menambahkan bahwa dengan kondisi tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman bencana dengan menjamin terselenggaranya bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dengan menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Tak kalah pentingnya diperlukan semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut meliputi kegiatan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Kegiatan workshop tentang penyusunan rencana kontijensi bencana geologi ini merupakan kerjasama antara Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang diselenggarakan dalam rangka upaya memperkecil resiko ancaman bencana geologi di Kabupaten Trenggalek.

Terakhir Wakil Bupati mengingatkan bahwa hasil workshop ini akan bermanfaat apabila diaplikasikan melalui program dan kegiatan masing - masing di SKPD sesuai dengan dan tujuan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, oleh karena itu kepada seluruh peserta workshop diharapkan dapat menyerap seluruh materi yang akan diberikan oleh para instruktur secara sungguh - sungguh.

Read More

HARI PERTAMA UJIAN NASIONAL TINGKAT SMP/MTs, DUA SISWA MENGERJAKAN SOAL DI RUMAH SAKIT

Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs akan berlangsung selama empat hari, dimulai hari Senin tanggal 29 Maret hingga hari Kamis tanggal 1 April 2010. Ada empat mata pelajaran yang diujikan, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam [IPA]. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, Drs. Abu Mansur, M.Si ketika dihubungi di kantornya Senin siang tanggal 29 Maret 2010.

Drs. Abu Mansur menambahkan bahwa Ujian Nasional tingkat SMP/MTs di Kabupaten Trenggalek tahun 2010 diikuti oleh 10.207 siswa dengan perincian 8.266 siswa SMP, 1.934 siswa MTs dan 7 siswa SMPLB. Para peserta Ujian Nasional tersebar di 48 SMP Negeri, 24 SMP Swasta, 5 MTs Negeri, 14 MTs Swasta dan 2 SMP Luar Biasa [SMPLB] Swasta.

Lebih lanjut Drs. Abu Mansyur, M.Si menyampaikan bahwa standar kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs tahun 2010, nilai rata-ratanya minimal harus mencapai 5,5, dengan toleransi dua mata pelajaran boleh mendapatkan nilai minimal 4,0. Untuk peserta Ujian Nasional yang berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan akan diberikan kesempatan mengikuti Ujian Nasional Susulan. Sedangkan bagi pelajar yang belum berhasil lulus pada Ujian Nasional Utama, masih diberikan kesempatan untuk mengikuti UN Ulangan yang akan dilaksanakan pada 17 hingga 20 Mei 2010 mendatang.

Drs. Abu Mansur menambahkan bahwa untuk pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP/MTs ini pada hari pertama dilaporkan satu siswa SMP Negeri I Suruh tidak mengikuti Ujian Nasional karena sakit. Sedangkan dua siswa SMP Negeri 5 Trenggalek yang kebetulan tinggal satu rumah terpaksa mengerjakan soal Ujian Nasional di RSUD dr. Soedomo Trenggalek karena sedang menjalani perawatan karena penyakit demam berdarah.

Read More

UPAYA PENIPUAN UNTUK PENGANGKATAN MENJADI CPNS/PNS

Sehubungan dengan maraknya rumor dan berita yang berkembang di tengah masyarakat dan bahkan ada beberapa orang yang datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek untuk menanyakan tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Trenggalek, Drs. I Gede Siama, M.Si, menyampaikan bahwa tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi CPNS adalah tenaga honorer yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.

Drs. I Gede Siama, M.Si, menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada peraturan baru yang mengatur tentang pendataan database baru tenaga honorer.

Kepala BKD Trenggalek, menjelaskan bahwa prosedur pengangkatan CPNS baik dari jalur honorer berdasarkan listing BKN maupun dari jalur umum berdasarkan pengumuman kelulusan tes akademis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, diawali dengan pemberkasan dan pengiriman berkas oleh BKD Kabupaten Trenggalek ke Kantor regional II BKN di Surabaya untuk mendapatkan verifikasi lebih lanjut dan ditetapkan NIP bagi yang memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Drs. I Gede Siama, M.Si berpesan apabila ada oknum yang mengatasnamakan BKD Kabupaten Trenggalek ataupun oknum BKN yang menjelaskan untuk membantu pemrosesan menjadi CPNS atau PNS dengan imbalan tertentu, itu merupakan upaya penipuan. Oleh karena itu Drs. I Gede Siama, M.Si, meminta untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib atau konfirmasi langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek di Jl. Brigjend. Soetran No. 11 Trenggalek, dengan nomor telepon (0355) 797184.

Read More

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen, serta pengamanan pasar dalam negeri bagi industri nasional dari persaingan tidak sehat, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Koperindagtamben) Kabupaten Trenggalek melaksanakan kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa selama 2 hari, 25 dan 26 Maret 2010.

Selain Dinas Koperindagtamben, pengawasan ini melibatkan lintas sektoral, antara lain: Dinas Kesehatan, Pol PP, Bagian Perekonomian dan Bagian Humas Setda Kabupaten Trenggalek.

Kepala Bidang Industri dan Perdagangan Dinas Koperindagtamben, Drs. Kuwat menjelaskan bahwa pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa merupakan amanat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Menteri Perindustrian RI No.20/M-IND/PER/S/2006 tentang penunjukan lembaga kesesuaian dalam rangka penerapan/pemberlakuan dan pengawasan SNI serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan jasa. Menurutnya, pasca pemberlakukan Asean China Free Trade Area (ACFTA) sebanyak 11017 Pos Tarif Bea Masuk China-Indonesia akan dihapuskan dan sejak priode 2004-2009 sudah dilakukan penurunan 828 pos tarif bea masuk. Artinya, pasar bebas telah di mulai. Oleh karena itu, Dinas Koperindagtamben merencanakan kegiatan pengawasan ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.

Drs. Kuwat menambahkan bahwa barang-barang yang diawasi tidak terbatas pada makanan dan minuman saja, namun juga produk-produk lain seperti peralatan elektronik, obat, jamu dan barang-barang lain yang banyak beredar di pasaran.

Pada hari pertama, tim melakukan pengawasan perdaran barang dan jasa di kecamatan Trenggalek dan Tugu, dan pada hari kedua di Kecamatan Pogalan dan Durenan. Di lapangan tim masih menemukan beberapa makanan yang telah kadaluarsa dan kemasannya rusak. Selain itu ditemukan pula peralatan-peralatan elektronik yang tidak sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) dengan indikasi tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Tim Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa kabupaten Trenggalek meminta pelaku usaha yang bersangkutan untuk menarik barang-barang tersebut dari peredaran agar tidak mengganggu iklim usaha serta menjaga persaingan yang sehat di antara pelaku usaha.

Read More

MAJU DALAM PEMILUDA, INCUMBEN CUKUP AJUKAN CUTI

Berdasarkan pasal 58 huruf q Undang-undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang masih menjabat atau biasa disebut incumbent, bila mencalonkan diri atau dicalonkan pada pemilihan kepala daerah maka harus mengundurkan diri sejak pendaftaran. Namun sejak dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17/PUU-VI/2008 tanggal 4 Agustus 2008, ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Hal tersebut dinyatakan oleh Kabag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, Drs. Totok Rudiyanto, MM selaku Sekretaris Desk Pemilukada Kabupaten Trenggalek.

Lebih lanjut Drs. Totok Rudiyanto menjelaskan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kepala daerah/wakil kepala yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon kepala daerah, tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya, namun cukup mengajukan cuti kampanye. Ketentuan mengenai cuti saat kampanye diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum.

Sedangkan mengenai tehnik pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Trenggalek tanggal 2 Juni 2010 mendatang, Drs. Totok Rudiyanto menjelaskan bahwa pemungutan suara dilakukan dengan pencoblosan bukan pencontrengan. Karena aturan pelaksanaan Pemilukada masih berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 pemerintah daerah, sehingga sedikit berbeda dengan waktu pelaksanaan pemilihan presiden.

Read More

PEMBINAAN PNS DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT KENAIKAN KENAIKAN PANGKAT MUTASI GURU DAN TU

Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu aparatur negara sesuai dengan tugasnya harus mengedepankan pelayanannya kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk memaksimalkan kinerja, pemerintah selalu memperhatikan nasib PNS. Salah satunya dengan mempermudah segala hal yang berkaitan dengan perbaikan nasib. Perbaikan nasib itu antara lain meliputi kenaikan pangkat yang berimbas pada kenaikan gaji. Oleh karenanya kewajiban yang melekat bersama dengan hak PNS hendaknya dapat diterima dengan lapang dalam melaksanakan tugas. Salah satunya bersedia ditempatkan di mana saja sesuai dengan komitmen ketika memutuskan untuk berkarya sebagai PNS.

Demikian disampaikan Bupati trenggalek H. Soeharto dalam acara pembinaan PNS yang bertempat di Gedung Serba Guna Desa Bendoagung Kecamatan Kampak pada Hari Rabu, 24 Maret 2010. Hadir dalam acara ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Trenggalek, Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Muspika Kecamatan Kampak, dan undangan lainnya.

Dalam laporannya Kepala BKD kab. Trenggalek, Drs. I. Gede Siama, MSi menyatakan bahwa untuk penyerahan kenaikan pangkat ini sebanyak 197 orang yang terdiri dari PNS dari dinas, badan, kantor sebanyak 37 orang. Dari PNS di wilatah Kecamatan Gandusari sebanyak 55 orang, Kecamatan Munjungan sebanyak 24 orang, Kecamatan Tugu sebanyak 54 orang, dan Kecamatan kampak sebanyak 19 orang.

Penyerahan kenaikan pangkat ini sengaja dikumpulkan di wilayah Kecamatan kampak yang diikuti oleh beberapa PNS dari beberapa wilayah kecamatan yang lain diharapkan dapat lebih menjalin hubungan persaudaraan antar sesame PNS di Kabupaten Trenggalek. Selain itu, menurut Drs. I. Gede Siama, MSi diharapkan dari PNS yang lain dapat mengetahui wilayah kerja di luar kecamatan yang bersangkutan. “Sekaligus dapat menjadikan studi banding,” demikian dilontarkan oleh kepala BKD Kabupaten Trenggalek.

Read More

PENYERAHAN POLIS ASURANSI NELAYAN, SIUP DAN SIPI SERTA PERESMIAN PERPUSTAKAAN UMUM DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Dedy H Sutisna menyerahkan Polis Asuransi Nelayan, Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) kepada nelayan di Kabupaten Trenggalek, bertempat di Aula Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Selasa 23 Maret 2010.

Hadir dalam acara ini Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD terkait, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Kepala Jamsostek Blitar, perwakilan dinas terkait dari kabupaten tetangga, serta para nelayan penerima Polis Asuransi, SIUP, dan SIPI.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Drs. Samsuri dalam sambutannya menyampaikan bahwa potensi kelautan di Kabupaten Trenggalek sangatlah besar, dan memiliki nilai bagi pengembangan perekonomian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, sebagaian besar para nelayan yang menggantungkan hidupnya di laut belum memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada. Selain itu sebagian besar nelayan tersebut masih belum memiliki surat ijin, baik Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), lanjut Drs. Samsuri.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek saat ini telah memfasilitasi dan mempermudah proses perijinan untuk kapal, seperti PAS (STNK) kapal, SIUP, maupun SIPI. Oleh karena itu, Drs Samsuri berharap para nelayan mau mengurus ijin-ijin tersebut, sehingga status hukum dan kepemilikannya lebih jelas dan pasti.

Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan dan Kelautan, Dr. Ir. Dedy H Sutisna, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagian besar nelayan di Indonesia termasuk di Trenggalek hanya memanfaatkan potensi kekayaan laut hanya sejauh 12 mil. Padahal bila para nelayan tersebut mampu melaut hingga Zona Ekonomi Esklusif (ZEE) sejauh 200 mil, tentunya akan dapat memanfaatkan secara maksimal potensi laut yang ada.

Lebih lanjut, Dirjen Perikanan Tangkap menyatakan bahwa kendala para nelayan untuk memaksimalkan potensi ZEE adalah kurangnya memadainya peralatan maupun kapal yang digunakan. Oleh karena itu, saat ini pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan 1000 buah kapal besar kepada para nelayan di seluruh Indonesia.

Selain itu Dr. Ir. Dedy H Sutisna MS, menyampaikan juga pentingnya jaminan atau asuransi bagi para nelayan. Sehingga bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan maupun kematian, keluarga nelayan tersebut akan mendapatkan santunan. Namun yang lebih utama, menurut Dr. Ir. Dedy H Sutisna MS yang utama adalah adanya jaminan untuk bantuan permodalan untuk usaha lain bila saat paceklik ikan tiba. Hal ini karena hamper pasti, tiap tahun ada saatnya musim paceklik ikan.

Untuk mendapatkan asuransi atau jaminan tersebut, maka para nelayan wajib memiliki dokumen-dokumen yang sah atas kepemilikan kapal maupun usaha penangkapan ikannya.

Pada kesempatan ini pula, dilakukan peresmian operasional perpustakaan umum di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Dengan adanya perpustakaan ini, Dirjen Perikanan tangkap berharap para nelayan dan keluarganya mau memanfaatkan fasilitas yang disediakan ini, sehingga dapat menambah pengetahuan khususnya tentang perikanan.

Read More

SEKRETARIS DAERAH TINJAU PELAKSANAAN UN SMA/MA DAN SMK

Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Ir. Cipto Wiyono, M.Si didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektur Kabupaten Trenggalek meninjau pelaksanaan hari pertama Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA dan SMK di Kabupaten Trenggalek, Senin 22 Maret 2010. Sekolah yang dikunjungi antara lain SMK Negeri Pogalan dan SMA Negeri Durenan.

Selain untuk mengecek kesiapan panitia pelaksana UN, dalam kunjungan tersebut Sekretaris Daerah secara tidak langsung memberikan support kepada peserta ujian agar termotivasi mengerjakan soal UN dengan sebaik-baiknya. Ir. Cipto Wiyono, M.Si, berharap agar para siawa dan orang tua siswa tidak terpengaruh dengan isu tentang adanya bocoran jawaban ujian yang tidak jelas asal usulnya dan meminta para peserta ujian untuk percaya pada kemampuannya masing-masing dalam mengerjakan soa ujian. Akhirnya, Sekretaris Daerah berharap agar pelaksanaan UN tingkat SMA/MA dan SMK di Kabupaten Trenggalek berjalan dengan lancar dan tertib dengan hasil yang memuaskan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, Drs. Abu Mansur, M.Si menyampaikan bahwa Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA dan MK berlangsung selama lima hari mulai tanggal 22 Maret hingga 26 Maret 2010, dengan enam mata pelajaran yang diujikan untuk SMA/MA dan empat mata pelajaran untuk SMK. Pelajaran yang diujikan untuk SMA/MA jurusan IPA antara lain: Bahasa Indonesia, Biologi, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika dan Kimia, sedang untuk yang jurusan IPS yang diujikan adalah: Bahasa Indonesia, Sosiologi, Bahasa Inggris, Matematika, Geografi dan Ekonomi. Sedangkan UN di SMK mencakup pelajaran: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Teori Kejuruan.

Drs. Abu Mansur, M.Si menambahkan bahwa Ujian Nasional SMA/MA dan SMK tahun 2010 di Kabupaten Trenggalek diikuti oleh 5.405 pelajar dengan perincian: 2.318 pelajar SMA, 740 pelajar MA, dan 2.327 pelajar SMK. Para peserta UN tersebar di 12 SMA Negeri, 5 SMA Swasta, 2 MA Negeri, 6 MA Swasta, 4 SMK Negeri dan 15 SMK Swasta.

Lebih lanjut Drs. Abu Mansyur, M.Si menyampaikan bahwa standar kelulusan UN SMA/MA dan SMK tahun 2010, nilai rata-ratanya minimal harus mencapai 5,5, dengan toleransi dua mata pelajaran boleh mendapatkan nilai minimal 4,0. Untuk peserta UN yang berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dibenarkan, dapat mengikuti UN Susulan. Sedangkan bagi pelajar yang belum berhasil lulus pada UN Utama, masih diberikan kesempatan untuk mengikuti UN Ulangan yang akan dilaksanakan pada 10 hingga 14 Mei 2010 mendatang.

Untuk pelaksanaan UN hari pertama tidak ada kendala berarti. Hanya sedikit kesalahan pada soal Bahasa Indonesia SMA, tepatnya soal nomor 22 terdapat pilihan jawaban sama. Menurut Drs. Abu Mansur, M.S., hal tersebut akan dibawa ke Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur untuk dicarikan solusinya pada saat pengiriman lembar jawaban.

Read More

DURIAN KUNIR TRENGGALEK JUARA II SE-JATIM

Angga­pan durian montong lebih enak dibanding durian lokal tidak selamanya benar. Hal itu dibuktikan dalam perlombaan durian yang di­gelar di Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perta­nian (BPPTP) Malang, beberapa waktu lalu. Perlombaan yang diikuti seluruh daerah penghasil durian di Jatim termasuk Treng­galek tersebut, ternyata persen­tase durian montong yang dapat dimakan hanya sekitar 2 persen per durian. Hal ini jelas berbeda dengan durian lokal.

“Untuk durian lokal persentase yang dapat dimakan sekitar 3 persen, jadi lebih banyak durian lokal,” ungkap Didik Susanto, ka­bid Hortikultura Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan (Dis­perhutbun) Trenggalek kemarin.

Menurut Didik, untuk meng­hitung persentase yang dapat di­makan pada durian. Yakni, pertama durian utuh ditimbang beratnya. Kemudian dibuka dan dimakan, setelah itu, kulit dan ponggenya (isi durian) ditimbang lagi. “Berdasar hasil tersebut, ternyata durian lo­kal beratnya lebih kecil dibanding durian montong, artinya, persentase yang dimakan pada durian lokal lebih banyak ketimbang durian asal Thailand tersebut,” jelasnya.

Didik menyatakan, untuk durian Trenggalek yang dilombakan yakni durian kunir asal Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo. Durian ini menyabet juara II kalah dari Blitar. Durian ini kalah pada point edible point yakni persentase yang dapat dimakan, dan penampilan. “Durian kami menang pada warna daging dan rasa,” kata Didik.

Dia melanjutkan, pada perlom­baan tersebut ada empat kreteria penilian. Pertama pada persen­tase yang dapat dimakan. Pada kreteria ini nilai maksimalnya 40 persen. Kedua pada penampilan luar bobotnya 30 persen. Ketiga warna daging buah bobotnya 15 persen. Keempat rasa,bobotnya juga 15 persen. “Durian asal Bli­tar menang pada point pertama dan penampilan luar,” ujarnya.

Didik melanjutkan, kekurangan pada durian kunir, Watulimo yakni bobot persentase yang bisa dimakan kurang dari 40 persen. Kulit durian kunir sangat tebal. Selain penampilan durian tersebut tidak menarik. “Kulit pada durian ini hijau bercampur cokelat, jika warna hijau semua atau hijau campur kunir pasti durian kami juara satu,” jelasnya.

Didik menambahkan, melihat kondisi tersebut tim juri me­nyarankan ke petani durian kunir agar menjual durian ini dalam keadaan terbuka. Maksudnya, dijual dalam keadaan terkelupas. “Seperti dijual di supermarket atau swalayan,” katanya. Selain itu saran dari juri, agar pemkab untuk lebih memperhatikan lagi petani durian.

Read More

SOSIALISASI PEMBUATAN PERJANJIAN KONTRAK BAGI APARATUR PEMERINTAH KAB. TRENGGALEK TAHUN 2009

Sistem hukum perdata kita menganut sistem terbuka, setiap kata sepakat (consensus) yang terjadi di antara para pihak (kebebasan berkontrak) menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat di antara para pihak tersebut (kekuatan mengikat).

Demikian sebagian paparan yang disampaikan oleh Sudjiati, SH praktisi hukum notaris/PPAT Kabupaten Trenggalek dalam acara Sosialisasi Pembuatan Perjanjian Kontrak Bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009. Acara ini bertempat di Gedung pertemuan Sekretariat daerah Kabupaten Trenggalek pada Hari Rabu, 10 Maret 2010.

Hadir dalam acara tersebut Asisten Pemerintahan Setda kab. Trenggalek Sigit Agus hari Basoeki, SH, MSi, Kabag Hukum Setda Kab. Trenggalek Anik Suwarni, SH, MSi, segenap pejabat eselon III, IV, dan staf undangan lainnya. Acara yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan Sigit Agus Hari Basoeki ini berlangsung dengan penyajian paparan oleh nara sumber dari Pemkab Trenggalek, Kejaksaan negeri Trenggalek, dan praktisi hukum lainnya.

Dalam kata sambutannya Sigit Agus Hari Basoeki menyatakan bahwa pembuatan perjanjian kontrak bagi aparatur pemerintah karena hal ini menyangkut dengan status dan kepastian hukum. Sedangkan bagi aparatur pemerintah harus taat aturan karena bagaimanapun juga merupakan perwujudan cermin dari masyarakat.

Acara sosialisasi mendapat sambutan antuasias dari para peserta karena merupakan sesuatu yang baru yang nantinya dapat dijadikan pedoman di dalam penyusunan perjanjian kontrak. Dengan demikian hal ini akan memperlancar kinerja serta akan menepis ketidak pastian jika tidak ada dasar hukum yang jelas.

Read More

PENUTUPAN PEMBEKALAN/ORIENTASI DAN PENYERAHAN SK PENGANGKATAN CPNS FORMASI 2009

“Sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang nantinya akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu Saudara tanamkan sejak dini dalam benak Saudara bahwa PNS adalah abdi masyarakat dan abdi Negara, seorang pelayan masyarakat dan bukan minta dilayani oleh masyarakat. Tugas ini sangat mulia kalau kita benar – benar melaksanakan dengan niat yang ikhlas, penuh pengabdian serta rasa tanggung jawab kepada Negara dan bangsa serta masyarakat, utamanya tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa” demikian antara lain disampaikan Bupati Trenggalek, H. Soeharto di depan seluruh CNPS 2009 pada acara Penutupan Pembekalan/Orientasi dan Penyerahan SK Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2009 di Pendopo Kabupaten Trenggalek, Rabu 17 Maret 2010.

Lebih lanjut Bupati Soeharto menyampaikan empat point penting yang perlu diperhatikan oleh seorang CPNS yakni pertama, segera menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang baru baik kondisi lingkungan internal maupun eksternal serta tidak malu untuk selalu bertanya kepada atasan. Kedua, selalu mematuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku karena lingkup kerja PNS merupakan lingkungan birokrasi dan salah satu esensi birokrasi adalah regulasi atau peraturan. Oleh karenanya perlu memahami semua ketentuan di bidang kepegawaian utamanya mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang PNS. Ketiga, senantiasa meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karena tantangan sebagai seorang aparatur Pemerintah akan semain kompleks dan di sisi lain tuntutan masyarakat semakin mengedepan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kita perlu terus menimba ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan diri agar kita tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas. Dan keempat, ciptakan ethos kerja sebab untuk dapat berhasil dalam menjalani karier sebagai seorang PNS tentunya tidak semudah memetik buah anggur atau memijat buah meranti. Oleh karena itu tunjukan dedikasi dalam bekerja, tingkatkan profesionalisme dengan banyak – banyak bersosialisasi dan konsultasi kepada para senior ataupun rekan kerja yang lain dan bermasyarakatlah yang baik serta terus meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme dalam bekerja dengan harapan agar bisa sukses dan selamat dalam perjalanan mencapai puncak karier sebagai seorang PNS sampai memasuki masa pensiun (purna tugas) sebagai PNS.

Dan terkait dengan kenyataan tersebut, Bupati berpesan kepada pejabat atau petugas yang menangani kepegawaian supaya terus meningkatkan profesionalisme dan tetap sabar dalam memberikan pelayanan kepegawaian, kepada pimpinan atau kepala SKPD agar selalu memberikan motivasi dan semangat kerja kepada tenaga honorer yang belum dapat diusulkan menjadi CPNS, kepada CPNS janganlah bersikap arogan karena sikap arogan dapat menjerumuskan pada kegagalan.

Terakhir Bupati mengajak seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk selalu mengevaluasi diri dan meninggalkan paradigma lama “Berapa banyak waktu yang telah saya habiskan seharian di kantor” tetapi bergeser pada pemikiran baru “Berapa banyak pekerjaan yang telah mampu saya kerjakan di kantor”.

Penutupan Pembekalan/Orientasi CPNS 2009 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Soeharto yang diserahkan kepada perwakilan dari CPNS 2009. Selanjutnya diserahkan pula SK Pengangkatan CPNS 2009 dan SK Penempatan oleh Bupati Soeharto kepada seluruh CPNS Formasi Tahun 2009. Sehingga usai mengikuti kegiatan orientasi ini, CPNS akan langsung bekerja sesuai dengan penempatan tugas masing-masing.

Orientasi CPNS 2009 untuk Kabupaten Trenggalek ini sendiri diikuti oleh 607 peserta yang terdiri dari tenaga kependidikan 129 orang, tenaga kesehatan 112 orang dan tenaga teknis strategis 366 orang. Dari formasi tersebut diisi dari jalur umum sejumlah 401 orang dan dari jalur tenaga honorer sejumlah 206 orang.

Read More

HUT POL PP KE-60

Peringatan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja ke-60 tahun 2010 di Kabupaten Trenggalek diperingati dengan pelaksanaan upacara bendera serta bersamaan dengan apel PNS, bertempat di halaman Pendopo Kabupaten Trenggalek, Rabu 17 Maret 2010. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Bupati Trenggalek, H. Soeharto.

Tema HUT Polisi Pamong Praja ke-60 adalah: "Satuan Polisi PAmong Praja Siap Mengawal dan Mensukseskan Otonomi Daerah Melalui Optimalisasi Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat".

Bupati Trenggalek, H. Soeharto, dalam amanatnya menyampaikan bahwa tema tersebut dipilih sejalan dengan langkah dan semangat pengabdian dan motivasi tugas serta tantangan yang dihadapi oleh anggota satuan polisi pamong praja, karena pasal 148 dan 149 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dibentuknya satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

Oleh karena itu Bupati menegaskan bahwa keberadaan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan penting dan strategis, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk didalamnya agenda mensukseskan otonomi daerah.

"Salah satu barometer suksesnya otonomi daerah adalah tegak dan dilaksanakannya regulasi pemerintah daerah dan terwujudnya kondisi daerah yang aman dan tertib", kata H. soeharto.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab Polisi Pamong Praja di dalam mengamankan program-program pemerintah daerah khususnya dalam penegakan peraturan daerah sangat diperlukan, sekaligus memantapkan posisinya sebagai salah satu unit kerja di dalam struktur pemerintah daerah untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program pemerintah.

Sebagai salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Satuan Polisi pamong Praja sangat jelas eksistensinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, Bupati berharap kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah di lapangan hendaknya mempedomani aturan dan bertindak secara profesional.

Pada ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja yang ke-60 ini, keluarga besar Satuan Polisi Pamong Praja patut bergembira dan bersyukur, karena jajaran Sat Pol PP mendapat kado dan anugerah yang sangat besar yaitu dengan terbitnya PP No. 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 6 Januari 2010 sebagai revisi atas PP No. 32 tahun 2004.

Bupati Trenggalek, H. Soeharto, berharap melalui lahirnya PP No. 6 tahun 2010 hendaknya dijadikan tonggak bersejarah bagi jajaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk peningkatan citra, kinerja dan pengabdian kepada bangsa dan negara, sehingga dapat menjawab permasalahan dan tantangan klasik yang dihadapi oleh Sat Pol PP.

Di samping itu, di dalam PP No. 6 tahun 2010 juga mengatur peningkatan kelembagaan satuan Polisi Pamong Praja dan mendudukkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota menjadi eselon II/b.

Pada akhir sambutannya, Bupati menegaskan amanat Menteri Dalam Negeri RI kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

1. Tingkatkan tugas dan pengabdian saudara dalam mensukseskan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara arif dan bijaksana;

2. Tingkatkan motivasi, pengetahuan, ketrampilan dan sikap kea rah profesional sejalan dengan peningkatan status kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Senantiasa menjaga citra dan kewibawaan korps dalam melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan Negara;

4. Tingkatkan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan jajaran pemerintah daerah;

5. Sukseskan dan dukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2010 dengan ikut serta membantu menciptakan situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif menjelang, saat dan pasca Pilkada 2010.

Read More